Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki waktu 13 hari kerja untuk menyelesaikan pembelian atau divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara melalui Perusahaan Investasi Pemerintah.

https://i0.wp.com/img.antaranews.com/new/2011/07/ori/20110701103310tambangnewmont290611-5.jpg

Hal tersebut ditekankan oleh Analis Keuangan dan Pendiri Lembaga Riset Analisis dan Publikasi Data Bisnis Katadata Lin Che Wei dalam jumpa pers “Divestasi Newmont” di Menara BCA, Jakarta, Selasa.

“Pemerintah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan tenggat waktu `Sales and Purchase Agreement` (SPA) hingga 25 Oktober untuk melakukan pembelian tujuh persen saham Newmont melalui PIP,” kata Lin Che Wei.

Pemunduran tenggat waktu tersebut merupakan yang ketiga kalinya diberikan PT Newmont Nusa Tenggara kepada pemerintah, Che Wei mengatakan jika dalam 13 hari tidak dapat diselesaikan, saham tujuh persen itu terancam lepas dari Pemerintah RI.

“Analisis yang kami simpulkan, Bakrie masih bersikukuh untuk mendapatkan tujuh persen saham tersebut dengan menggunakan Kredit Swiss,” kata Lin Che Wei.

Lin Che Wei menambahkan berdasarkan pengalaman dari yang sebelumnya, saat suatu komoditas tambang jatuh ke tangan swasta, manfaat yang diterima publik di daerah maupun nasional sangat kecil dan hampir tidak terasa.

Oleh karena itu, Che Wei menekankan pemerintah melalui Menteri Keuangan segera melaksanakan SPA dan meminta persetujuan DPR.

“Namun jika kita lihat perkembangannya, peluang untuk mendapatkan persetujuan PIP dari DPR relatif kecil,” kata Che Wei.

Menyikapi hal itu, Che Wei mengatakan strategi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah melalui Menteri BUMN dengan meminta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membeli tujuh persen saham tersebut.

“Hal ini mengacu pada klausul SPA yang mensyaratkan BUMN yang bisa membeli saham melalui PIP adalah yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI,” kata Che Wei.

Melihat pembatasan dalam klausul SPA tersebut, Che Wei menilai LKBB merupakan BUMN yang paling tepat untuk melakukan pembelian tujuh persen saham Newmont yang bernilai 246 juta dolar.

“BUMN lain yang bergerak di bidang tambang dan punya dana, seperti Antam, Timah atau Bukit Asam sudah `go public` dan pemerintah hanya memiliki sekitar 65 persen saham. Ini jelas tidak memenuhi syarat,” katanya.