Jakarta: Berbagai elemen bangsa untuk memaknai peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965, tidak semata-mata dalam situasi kelam sejarah di masa lalu yang meliputi upaya pemberontakan oleh unsur-unsur PKI tersebut.

Peristiwa G-30S/PKI Sebagai Momentum Rekonsiliasi

Hal itu mengingat keberadaan PKI sudah merupakan hal usang di samping ajaran komunisme yang juga terkubur sebagai kebutuhan bangsa-bangsa di dunia mana pun.

“Kita justru harus meneruskan dengan pemaknaan momentum reformasi yang berisi semangat rekonsiliasi nasional, dan tidak lagi melihat apakah seseorang berasal dari lingkungan yang dianggap terlibat PKI atau tidak,” kata Syahganda di Jakarta, dalam siaran persnya, Senin (1/10)

Karena itu, lanjutnya, upaya mengenang sejarah G-30/S perlu ditarik dalam hubungan kekinian antarkelompok bangsa, dengan mengedepankan rasa persatuan nasional demi membangun Indonesia ke depan lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kenangan terhadap peristiwa G-30 S tidak relevan lagi dihadapkan pada perasaan bangsa untuk melanjutkan luka sejarah maupun bentuk permusuhan lainnya.

Sebaliknya, kata Syahganda, bangsa harus disadarkan adanya permusuhan yang lebih besar berupa wujud ataupun fenomena kemiskinan rakyat, selain sejumlah keterbelakangan yang layak diperangi secara bersama-sama.

Ia menambahkan, pola hidup para penguasa dan umumnya tokoh bangsa memang banyak mengarah dalam ciri-ciri kehidupan serba hedonis, sehingga mempermudah sepak terjang para kapitalis untuk memperkuat kerajaannya di bumi pertiwi. “Para penyelenggara negara seperti tidak sadar dengan berkembangnya prinsip-prinsip kapitalisme neoliberalistik, yang akan terus melibas kebangkitan ekonomi rakyat serta menguntungkan kekuatan asing, “cetusnya.

Menurutnya, Indonesia akan jatuh pada beratnya risiko penistaan hidup rakyat, jika kaum kapitalis antirakyat itu berubah wajah ke dalam agenda kepemimpinan nasional, dengan menjadi simbol utama atau pengendali langsung kekuasaan negara. (ARI)