Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia (Sekber-PHRI) melakukan aksi demontrasi di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) dan Istana Negara dalam memperingati Hari Tani Nasional(HTN).

SBY-Boediono Tak Laksanakan Reformasi Agraria

Sekber-PHRI merupakan aliansi dari organisasi petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan, pemuda dan mahasiswa, serta NGO

Koordinator Aksi, Agus Ruli Ariansyah, mengatakan tujuan aksi hari ini adalah dalam mengingatkan kembali pemerintah untuk memperhatikan nasib petani dan menjalankan agenda reformasi agraria.

“Kami berpandangan, pemerintah SBY-Boediono tidak mampu menjalankan agenda keadilan sosial kerakyatan yaitu reformasi agraria sejati di Indonesia sesuai amanat UUPA 1960,”ujarnya di depan kantor BPN Pusat, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, (24/9/2012).

Menurutnya saat ini berbagai bentuk perampasan tanah skala luas sedang berjalan. “Ini semia hakekatnya ialah skema dari imperealis dan ditopang kekuatan neoliberal di dalam negeri,”tukasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perampasan tanah tersebut terjadi akibat persekongkolan jahat antara Pemerintah, DPR RI dan Korporasi.

“Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengesahkan berbagai UU yang telah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayah wilayah kelola masyarakat adat dan desa demi kepentingan para pemodal,”jelasnya.

Bahkan, lanjut dia perampasan tanah yang terjadi dibanyak daerah dengan mudah dikarenakan pemerintah pusat, daerah dan korporasi tak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian, pam swakarsa untuk membunuh, meneror dan bentuk kekerasan lain kepada rakyat.

“Kasus Mesuji, Bima adalah bukti bahwa Polri tidak segan-segan membunuh rakyat yang menolak perampasan tanah, pertambangan dan kehutanan,” terangnya.

 

sumber : tribunnews.com