Kelompok militan Taliban di Pakistan mengancam akan melakukan serangan ke Myanmar untuk membalas dendam atas pembantaian kelompok Muslim Rohingya di negeri yang dikuasai junta militer itu. Dalam pernyataannya ke media, Kamis (26/7), kelompok Tehreek-e-Taliban (TTP  mengklaim sebagai pembela pria dan wanita Muslim di Myanmar dengan menyatakan : “Kami akan membalas dendam atas darahmu yang tertumpah.”
Juru bicara TTP, Ehsanullah Ehsan menuntut pemerintah Pakistan menghentikan semua hubungan dengan Myanmar dan menutup kedutaan besar negara Asia Tenggara tersebut yang berlokasi di Islamabad. “Kalau tidak, kami tidak hanya akan menyerang kepentingan Burma –sebutan lain untuk Myanmar- di manapun berada, tapi juga satu persatu warga Pakistan yang berteman dengan mereka,” katanya.

Kedutaan besar Myanmar di Islamabad belum dapat dihubungi untuk mengomentari ancaman ini. TTP seringkali mengklaim berbagai serangan terhadap pasukan pemerintah Pakistan namun kemampuannya untuk melakukan serangan teror di negara yang berjarak ribuan kilometer dari Pakistan masih diragukan.

Meski demikian, Amerika Serikat menyatakan pihaknya memiliki bukti bahwa kelompok tersebut bertanggung jawab atas upaya pemboman yang gagal di Times Square, New York tahun 2010 lalu. Pemboman yang gagal itu berujung pada penangkapan atas warga blasteran Pakistan-Amerika, Faisal Shahzad. Faisal telah dijatuhu hukuman penjara selama seumur hidup.

Bentrok di Myanmar bagian barat antara etnis Rakhine yang beragama Budha dan etnis Rohingya beberapa waktu lalu telah menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Pekan lalu, organisasi pegiat HAM Amnesty International mengungkapkan bahwa ratusan orang, umumnya pria dewasa dan anak laki-laki, telah ditangkapi dalam aksi sweeping di daerah yang dihuni warga Rohingya.

Kebanyakan penangkapan tersebur dilakukan secara diskriminatif. Amnesty Internasional mendapat laporan bahwa para etnis Rohingya menjadi korban pemerkosaan, perusakan property dan pembunuhan oleh kelompok Rakhine dan tentara Myanmar.(AFP/ara/jpnn)

SUMBER