Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengakui kesalahannya telah membocorkan informasi soal status tersangka Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, dalam kasus proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung 2004.

Denny Indrayana (Foto: Heru H/Okezone)

Denny menjelaskan awal terjadinya polemik ini karena ada salah satu wartawan yang menanyakannya mengenai info pencekalan Emir Muis oleh Komisi Pemberantsan Korupsi(KPK).  Saat itu dia sudah paham, karena wartawan itu pasti menanyakan tiga hal kepadanya, yakni apakah ada cegah, berapa lama, dan statusnya apa.

“Saya bilang betul. Apa betul statusnya tersangka, iya itu aja,” jelas Denny kepada wartawan di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

Kemudian, Denny menyadari kesalahannya karena tidak tahu kalau lembaga antikorupsi pimpinan Abraham Samad belum mengumumkan status politisi PDI Perjuangan tersebut ke media.

“Nah kesalahan saya, dan saya juga sudah minta maaf ke KPK, karena saya tidak hapal mana yang sudah dirilis mana yang belum. Ini kan banyak nih kasusnya, teman-teman nanya, saya jawab. Ternyata Emir Moeis KPK itu belom diumumkannya,” tegas Denny.

Banyaknya kasus yang ditangani KPK, membuat Denny kesulitan untuk menghapalnya satu persatu. Namun, diterangkannya surat yang dilayangkan ke Kemenkumham khususnya ke bagian Imigrasi mengenai pencekalan tersebut tidak bersifat rahasia.

“Kebetulan surat KPK-nya tidak rahasia. Karena dalam surat cegah tidak ada rahasianya, jadi kalau suratnya rahasia tidak saya umumkan. Tapi emang disitu tidak rahasia. Saya kemarin sudah komunikasi dengan Johan, iya saya minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk mengganggu, kita dukung KPK lah pokoknya,” simpulnya.

Saat dikonfirmasi bunyi surat yang dilayangkan KPK mengenai Emir Muis, dia hanya menjawab pokoknya hanya pencegahan. “KPK itu kirim surat ke imigrasi untuk cegah. Ya gitulah pokoknya. Saya tidak ada masalah, saya bilang saya minta maaf. Lain kali kita koordinasikan,” tutupnya.

 

SUMBER