Kegagalan pertama ASEAN menghasilkan komunike bersama dalam sejarah 45 tahun organisasi regional ini pada pertemuan di Phnom Penh, Kamboja, pekan lalu menunjukkan ada perubahan signifikan dalam regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Salah satu faktor perubahan penting ini adalah China.

Para menteri luar negeri ASEAN berfoto bersama Menlu AS Hillary Clinton dalam pembukaan Pertemuan Tahunan ke-45 Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh,Kamboja, Kamis (12/7/2002).

Sejak tiga tahun terakhir, tanda-tanda perubahan dengan China sebagai faktor penyebab perubahan ini sudah mulai terasa. Tahun 2010, China di depan para menteri luar negeri ASEAN sudah mengatakan, ”…kalian harus mengerti kami adalah negara besar dan kalian adalah negara-negara kecil.”

Gagalnya komunike bersama para menlu ASEAN dalam pertemuan di Kamboja adalah refleksi China melihat ASEAN yang mudah dipecah dan dibelah, termasuk dalam mencari solusi damai atas klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut China Selatan. Kita harus membaca pikiran China sebagai ”…sekarang kita sudah menjadi kekuatan yang lebih besar di kawasan, jadi kalian negara-negara ASEAN harus menunduk lebih rendah lagi.”

Para pengamat dan komentator politik regional China menyebut krisis yang terjadi di Laut China Selatan, khususnya antara China dan Filipina, sebagai ombak kecil yang tidak akan mampu menjungkalkan ”perahu diplomatik besar” China. Dalam bahasa para diplomat ASEAN di pertemuan Kamboja, China telah membayar kursi kepemimpinan ASEAN yang tahun ini dipegang Kamboja.

Dan memang, kantor berita Xinhua yang melaporkan berita pertemuan tahunan ASEAN ini mengutip ucapan terima kasih Menlu China kepada Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen karena telah mendukung kepentingan utama China. Gagalnya komunike bersama para menlu ASEAN setelah 45 tahun menunjukkan besarnya pengaruh diplomatik China dalam organisasi regional ini.

Dengan mudah kita akan menuduh Kamboja ”telah dibeli” China dengan sikap Menlu Kamboja Hor Namhong yang ke luar dari ruangan setelah pendekatan oleh Menlu Indonesia dan Singapura. Kamboja memiliki kepentingan yang lebih besar dengan China, terutama setelah kunjungan Presiden China Hu Jintao, Mei lalu.

Pinjaman lunak dan hibah dari China kepada Kamboja, yang disalurkan melalui bank-bank Pemerintah China, digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik tenaga air, properti, dan resor turis. Bantuan China lebih mudah diperoleh ketimbang negara maju, seperti AS atau Eropa, yang memiliki syarat ketat, termasuk persyaratan terkait masalah politik, seperti hak asasi manusia.

Dalam pertikaian dengan Filipina mengenai klaim tumpang tindih di Kepulauan Spratly, China pun menggunakan ”otot”-nya dengan menurunkan impor buah-buahan dari Filipina serta menekan biro perjalanan untuk menunda kunjungan wisata orang-orang Tionghoa ke Filipina. Tindakan ini menjadi ancaman bagi industri Filipina yang menghasilkan devisa.

Bagi ASEAN sendiri, terutama Indonesia sebagai negara besar dan menjadi pendiri penting organisasi regional ini, perlu mencari terobosan lain kalau memang Menlu Marty Natalegawa menganggap organisasi ini tak boleh kehilangan sentralitasnya di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, dalam kurun lima tahun ke depan, akan sulit bagi ASEAN untuk mengimbangi kekuatan besar yang tidak hanya mewakili kepentingan China, tetapi juga kepentingan AS.

Regionalisme bagi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur adalah upaya penting bersama dalam menghadapi perubahan- perubahan drastis dunia, khususnya sistem ekonomi yang bisa memengaruhi semua negara. Kita berharap ASEAN tidak terperangkap dan memiliki strategi ke luar dari situasi global ataupun bentrokan kepentingan negara-negara besar, khususnya China.